PALANGKA RAYA – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palangka Raya Sahdin Hasan mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang aman, lancar, dan kondusif. Salah satunya dengan ikut memerangi penyebaran informasi hoaks dan politik uang karena dianggap akan menciderai pesta demokrasi.
“Upaya ini sebagai langkah penting bagi kita semua dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi,” kata Sahdin saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi tahapan pilkada di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Rabu (29/5/2024).
Sahdin menegaskan jika partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan jalannya pilkada yang bersih, jujur dan adil. Sebab masyarakat adalah garda terdepan dalam memerangi hoaks dan politik uang. Sehingga diperlukan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
“Dengan kesadaran dan kepedulian kita akan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan adil dalam pelaksanaan pilkada. Masyarakat juga dapat melaporkan setiap indikasi penyebaran hoaks atau politik uang kepada pihak berwenang,” ujarnya.
Tak lupa Sahdin meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk siap mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Tentunya melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sehingga diharapkan pilkada dapat berjalan dengan integritas yang tinggi.
“Saya juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil,” ucapnya.
Sahdin menyebutkan jika netralitas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin proses demokrasi yang adil. Untuk itu dia mengingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
“ASN harus fokus pada tugas dan tanggung jawabnya serta tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik,” tegas Sahdin. (*)
