BANDUNG – Pemerintah Provinsi Kalteng mengirimkan delegasi untuk melakukan studi komparatif ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). Studi itu dalam upaya memperkuat dan meningkatkan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui implementasi core values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa.
Delegasi Kalteng itu terdiri dari perwakilan Biro Organisasi Setda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik).
“Studi komparatif ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung keberhasilan Pemprov Jabar dalam menerapkan budaya kerja ASN BerAKHLAK, yang mengantarkan mereka meraih peringkat pertama Indeks BerAKHLAK kategori pemerintah daerah provinsi tahun 2024,” kata Analis Kebijakan Biro Organisasi Jabar Iwan Kurniawan saat memaparkan materi
Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan persiapan, pengarahan, dan koordinasi internal sebelum pertemuan resmi dengan jajaran Pemprov Jabar. Selanjutnya, pada hari kedua, dilakukan studi komparatif, paparan materi dan sesi diskusi mendalam mengenai implementasi budaya kerja.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng Yosias menjelaskan bahwa penerapan nilai BerAKHLAK di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat telah berlangsung sejak 2021–2023.
Hasilnya, implementasi ini berdampak positif terhadap kinerja birokrasi di Jabar, termasuk peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Indeks Reformasi Birokrasi.
“Dengan menerapkan core values BerAKHLAK, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jabar tahun 2023 mencapai 93,08, mengalami peningkatan 17 poin dibandingkan tahun 2020,” terangnya.
Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak hanya bergantung pada nilai budaya kerja semata, melainkan pada upaya akselerasi pembangunan yang sistematis dan terukur.
Yosias menegaskan bahwa Pemprov Kalteng perlu melakukan pendalaman terhadap konsep yang telah diterapkan di Jabar, sekaligus membenahi sistem internal agar lebih optimal.
“Kami ingin memahami secara menyeluruh level-level penerapan budaya kerja ini dan menyesuaikan sistem yang ada dengan memberikan porsi tanggung jawab lebih tepat kepada masing-masing perangkat daerah,” tandasnya. (ran)
