PALANGKA RAYA – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalteng. Tentunya untuk menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan bebas biaya bagi seluruh masyarakat.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan gratis untuk SMA/SMK/SLB bagi yang tidak mampu. Program itu juga ditujukan bagi yang berada di pelosok atau pedalaman dan juga bantuan kuliah gratis.
“Biaya sekolah bahkan hingga kuliah sepenuhnya ditanggung pemerintah. Tidak ada pungutan,” tegas Edy.
Program satu keluarga satu sarjana yang telah dijalankan pun menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan tinggi. Pemerintah juga fokus membenahi fasilitas pendidikan, termasuk pengadaan TV interaktif dan papan tulis digital. Selain itu membangun sekolah rakyat untuk masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal.
“SDM adalah kunci. Kalau hanya mengandalkan sumber daya alam, suatu saat akan habis. Tapi kalau kita punya SDM dan ilmu pengetahuan, itu tidak akan pernah habis,” ujar Edy.
Tahun ini, Pemprov Kalteng menganggarkan Rp2,3 triliun untuk sektor pendidikan. Salah satu program unggulannya adalah kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa, yang akan diluncurkan secara resmi pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kalteng 23 Mei mendatang.
Senada dengan hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo turut menyampaikan bahwa pelaksanaan Hardiknas tahun ini menjadi semangat tambahan untuk memperkuat realisasi program strategis pendidikan.
“Kita ingin pendidikan di Kalteng tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Reza juga menjelaskan bahwa saat ini pemprov tengah memfinalisasi regulasi Kartu Huma Betang sebagai integrator berbagai program bantuan pendidikan. Selain itu, pemerintah tengah mengoordinasikan penyediaan lahan untuk sekolah rakyat bersama kabupaten/kota serta mengembangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita harus pastikan semua program berbasis data terbaru dan tidak ada tumpang tindih. Paling lambat 2026 semua program akan mulai berjalan secara menyeluruh,” jelas Reza. (ran)
