PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur yang telah dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetap akan dijalankan meskipun terdapat keterbatasan anggaran dalam dokumen perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2025.
Lohing menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan bersama Dinas PUPR mengenai pagu anggaran proyek jalan dan memastikan bahwa tidak ada perubahan berarti terhadap alokasi yang telah disepakati sebelumnya.
“Sudah kita bahas bersama pihak PUPR. Pagu anggaran tetap seperti semula, tidak mengalami penambahan, pengurangan, maupun pergeseran,” ujar Lohing dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).
Meski anggaran terbatas, Lohing mengakui terdapat sejumlah proyek yang belum dapat dilunasi pembayarannya dalam tahun anggaran berjalan. Sebagai solusi, DPRD dan Dinas PUPR menyepakati penggunaan mekanisme pembayaran tunda, di mana pengerjaan fisik tetap dilanjutkan oleh kontraktor, sedangkan sisa pembayaran akan dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.
“Bagi kontraktor yang bersedia menyelesaikan pekerjaan fisik terlebih dahulu, kekurangan pembayarannya akan kami anggarkan di tahun depan,” jelasnya.
Dari total 44 paket proyek infrastruktur jalan yang direncanakan, Lohing menyebut hanya sekitar 20 persen kontraktor yang menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pekerjaan menggunakan skema pembayaran tunda tersebut.
“Hanya sekitar 20 persen yang sanggup meneruskan pekerjaan dengan skema itu. Sisanya, atau sekitar 80 persen, hanya akan menyelesaikan proyek sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia saat ini,” terang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng itu.
Kendati ada kebijakan efisiensi, Lohing menekankan bahwa proyek-proyek yang bersifat prioritas tetap akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja serta kemampuan pelaksanaan di lapangan.
“Semua program yang sudah tercantum dalam rencana kerja Dinas PUPR tetap menjadi perhatian kita. Kami pastikan tetap berjalan dengan mempertimbangkan efisiensi dan kesanggupan teknis,” tutupnya. (ran)
