PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Kalteng menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap dua sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang digunakan oleh pelaku industri, terutama pabrik kelapa sawit dan perusahaan besar lainnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, H. Sudarsono, mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan hingga kini belum berjalan secara optimal. Keterbatasan baik dari sisi personel maupun peralatan teknis di lapangan dinilai menjadi penyebab utama masih terjadinya kebocoran potensi pendapatan daerah.
“Kita belum memiliki alat yang mampu mengukur secara pasti pemanfaatan air permukaan oleh industri besar, terutama sektor sawit. Padahal alat semacam itu seharusnya sudah menjadi kebutuhan mendasar,” ujar Sudarsono, Selasa (2/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa luas wilayah Kalimantan Tengah menjadi tantangan besar dalam pengawasan distribusi BBM ilegal dan penggunaan air permukaan yang tidak terpantau. Banyaknya jalur-jalur tidak resmi yang belum terawasi secara maksimal turut mempersulit pengendalian aktivitas di lapangan.
Sudarsono juga menyoroti masih maraknya distribusi BBM secara tidak resmi yang lolos dari pemantauan. Dengan jumlah personel dan perlengkapan yang terbatas, pengawasan yang dilakukan tidak seimbang dengan luasnya area serta banyaknya akses jalan yang dimanfaatkan untuk lalu lintas BBM.
Namun demikian, ia menilai sektor ini menyimpan potensi besar untuk mendongkrak PAD jika dikelola dan diawasi secara lebih baik. Komisi I saat ini tengah mendorong dialog aktif dengan pemerintah daerah guna merumuskan pendekatan baru dalam pemungutan Pajak Air Permukaan agar potensi pendapatan dapat dimaksimalkan.
“Memang tantangannya berat, tetapi peluangnya juga besar. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Kita butuh solusi jangka panjang agar sektor-sektor ini bisa diawasi dan dikelola dengan lebih efektif,” tegas Sudarsono. (ran)
