PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat untuk mengambil alih lahan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut menjadi perhatian serius. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengimbau masyarakat agar lebih aktif dalam mengelola lahan milik mereka guna mencegah potensi pengambilalihan dan sekaligus meningkatkan produktivitas tanah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset nasional sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah ingin semua aset kita tidak dibiarkan tidur. Jika semuanya bergerak, maka roda perekonomian pun ikut bergerak,” ujar Purdiono saat diwawancarai pada Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti perbedaan dalam pengelolaan aset antara Indonesia dan negara maju, dengan mencontohkan Amerika Serikat. Menurutnya, negara-negara maju berhasil menjaga produktivitas aset meski gaya hidup masyarakatnya terlihat lebih santai.
“Di sana, semua aset produktif, walaupun orang-orangnya terlihat santai. Sedangkan di sini, masyarakatnya bekerja keras, tapi banyak aset yang justru tidak dimanfaatkan,” ucapnya memberi perbandingan.
Purdiono menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk merampas hak milik masyarakat, melainkan bertujuan mendorong pemanfaatan tanah secara optimal. Ia berharap masyarakat memahami pentingnya pengelolaan lahan, tidak hanya untuk menghindari kebijakan pemerintah, tetapi juga demi meningkatkan kesejahteraan bersama.
“Kalau lahan dibiarkan tidur, apa manfaatnya bagi masyarakat? Harapan kami, lahan-lahan ini bisa benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang nyata,” pungkasnya. (mit)
