PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, menyoroti kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyediaan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Menurut Bryan, Gubernur Kalimantan Tengah secara aktif memimpin rapat koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi potensi karhutla yang meningkat, khususnya di musim kemarau. Dalam pernyataannya pada Rabu (13/8/2025), ia menyebutkan bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan cukup besar dan difokuskan secara khusus untuk penanganan kebakaran lahan.
“Memang akhir-akhir ini Pak Gubernur intens melakukan rapat koordinasi terkait kebakaran lahan. Karena itu, alokasi dana BTT diarahkan secara khusus untuk menangani karhutla,” jelas Bryan saat diwawancarai.
Meski belum mengantongi data resmi terkait besaran anggaran tersebut, Bryan memastikan nilainya signifikan.
“Saya belum copy itu, tapi besar,” ujarnya singkat, menandakan alokasi yang dianggap memadai untuk kebutuhan penanganan.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, perlu adanya sinergi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kepolisian Daerah (Polda), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar titik-titik rawan karhutla bisa diantisipasi sejak dini.
“Komunikasi, sinergitas, dan kolaborasi lintas instansi, seperti dengan Polda dan BPBD, sangat penting dilakukan secara konsisten,” tegas Bryan.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko kebakaran.
“Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga sangat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar,” pungkasnya. (mit)
