PALANGKA RAYA– Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Kalimantan Tengah (Kalteng), DPRD Kalteng melaksanakan kegiatan kaji banding ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M. Ansyari, bersama jajaran Komisi III, dan disambut secara resmi oleh Sekretaris Disdik Jabar.
Setelah berdiskusi dengan pihak Disdik Jabar, kunjungan dilanjutkan ke SMKN 9 Bandung, sebuah sekolah menengah kejuruan yang telah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sekolah ini dikenal sebagai salah satu percontohan nasional dalam pengelolaan pendidikan vokasi berbasis kemandirian.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk mempelajari bagaimana Dinas Pendidikan Jawa Barat mendorong sekolah-sekolah vokasi menjadi BLUD. SMKN 9 Bandung adalah contoh sukses, dengan jurusan seperti kuliner, kecantikan, pariwisata, dan lainnya yang mampu menopang kemandirian sekolah secara finansial,” ujar M. Ansyari, Jumat (22/8/2025).
Kedatangan rombongan DPRD Kalteng disambut hangat oleh Kepala SMKN 9 Bandung beserta seluruh jajaran. Dalam sesi dialog, pihak sekolah memaparkan proses transformasi menuju BLUD, termasuk berbagai tantangan, inovasi yang dilakukan, serta penerapan konsep Teaching Factory (TEFA) yang menjadi andalan.
Lebih jauh, SMKN 9 Bandung saat ini juga telah mengadopsi ASEAN Common Tourism Curriculum (CATC), menjadikannya sebagai sekolah rujukan nasional dan berkelas ASEAN di bidang kepariwisataan.
M. Ansyari menilai bahwa capaian SMKN 9 Bandung bisa dijadikan referensi untuk pengembangan pendidikan vokasi di Kalimantan Tengah, khususnya bagi sekolah-sekolah kejuruan yang memiliki potensi lokal kuat.
“Jika Jawa Barat unggul dalam bidang pariwisata, maka Kalimantan Tengah punya kekuatan di sektor sumber daya alam, terutama pertanian, yang kini menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi, legislatif, dan sektor swasta untuk mendorong SMK di Kalteng bisa mandiri dan relevan dengan kebutuhan industri,” tutup legislator dari Fraksi Gerindra tersebut. (mit)
