KUALA KURUN – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gunung Mas memberikan catatan khusus terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Catatan itu disampaikan melalui juru bicara Herbert Y Asin saat rapat paripurna pada Selasa (28/8/2025).
“Fraksi Partai Golkar berpendapat perubahan APBD harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Gunung Mas,” kata Herbert.
Poin penting itu menjadi salah satu alasan bagi Fraksi Golkar untuk bisa menerima raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Tentunya melalui jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai mekanisme.
“Sementara itu kami juga memberikan apresiasi atas pidato bupati. Dimana menerangkan kondisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang mengalami penyesuaian,” ucapnya.
Menurut Fraksi Golkar, ujar Herbert, perubahan APBD tahun 2025 hendaknya tetap mengacu pada dinamika ekonomi nasional maupun kebijakan pemerintah pusat. Selain itu menyukseskan program prioritas dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami harapkan perubahan APBD ini benar-benar nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Pada sisi lain, pihaknya mengaku memahami bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai respons atas dinamika pelaksanaan APBD tahun berjalan, baik karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Maupun sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pusat, perubahan target pendapatan dan kebutuhan belanja prioritas yang mendesak.
“Melalui masukan ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah demi terciptanya anggaran yang efektif, efisien dan tentunya berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (ran)
