PALANGKA RAYA – Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan audiensi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng dalam rangka memperkuat peran lembaga pemerintahan daerah dalam mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fokus kegiatan ini mencakup ruang publik, dokumen resmi, media informasi, hingga layanan publik.
Sisiliya, perwakilan dari Tim Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Pembinaan dilakukan melalui pengumpulan data, seperti foto papan nama, plang, atau lanskap bahasa, serta dokumen resmi seperti surat keluar, laporan, dan nota kerja sama. Seluruh data tersebut dinilai berdasarkan kriteria penggunaan bahasa negara. Setelah itu, dilakukan proses pembinaan baik secara daring maupun luring. Harapannya, langkah ini mampu mendorong perbaikan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar,” jelasnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kanderang Tingang, Kamis (4/9/2025).
Lebih lanjut, Sisiliya menyampaikan bahwa penilaian terhadap pengutamaan bahasa negara berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2029. Setiap tahun, instansi yang menunjukkan konsistensi dalam penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah akan diberikan penghargaan berupa sertifikat.
Penghargaan utama akan diberikan pada tahun 2029, dalam bentuk pembinaan lanjutan, kepada instansi yang mampu mempertahankan kualitas penggunaan bahasa secara berkelanjutan selama empat tahun berturut-turut. Untuk Diskominfosantik Provinsi Kalteng, sesi pembinaan dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2025.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfosantik Kalteng, Tuty Sulistyowatie, menyampaikan apresiasinya terhadap program yang diinisiasi oleh Balai Bahasa tersebut. Ia berharap seluruh pegawai dapat memperoleh manfaat nyata, terutama dalam hal peningkatan tata bahasa dalam dokumen administrasi maupun publikasi.
“Program ini tentu semakin memperkuat urgensi pembinaan penggunaan bahasa negara di lingkungan kerja kami,” ujarnya menutup pernyataan. (mit)
