PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 PT Jamkrida Kalteng yang diselenggarakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (10/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Edy Pratowo menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrida. Sejak berdiri pada tahun 2014, perusahaan penjaminan milik daerah ini terus menunjukkan kinerja positif, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung sektor usaha di Bumi Tambun Bungai.
“Hingga akhir 2024, PT Jamkrida telah melayani lebih dari 25 ribu nasabah, dengan volume kredit yang dijamin mencapai Rp2,2 triliun dan total aset sebesar Rp223 miliar. Sementara pada semester pertama tahun 2025, jumlah terjamin meningkat menjadi lebih dari 29 ribu nasabah, dengan volume kredit naik menjadi Rp2,6 triliun dan aset sebesar Rp262 miliar,” ujar Edy.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian ini tidak membuat jajaran manajemen berpuas diri.
“Jangan cepat puas dengan pencapaian yang ada. Teruslah berinovasi dan melakukan terobosan agar PT Jamkrida semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edy juga menyoroti soal modal dasar PT Jamkrida yang mencapai Rp100,510 miliar, sementara hingga pelaksanaan RUPS, jumlah setoran dari para pemegang saham baru berada di angka Rp86,510 miliar.
“Kepada daerah yang belum memenuhi kewajiban penyertaan modal, saya minta segera menunaikan komitmen tersebut. Ini penting agar PT Jamkrida dapat tumbuh lebih besar, bahkan bersaing di tingkat nasional,” jelasnya.
Selain itu, Wakil Gubernur juga mendorong agar penjaminan terhadap proyek-proyek yang bersumber dari APBD dan APBN diarahkan melalui PT Jamkrida. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan PT Bank Kalteng serta mendorong pembentukan PD-BPR di setiap kabupaten/kota guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan jaringan layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi juga harus dilakukan secara berkesinambungan,” pungkasnya. (mit)
