PALANGKA RAYA – Menyusutnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius legislatif.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan formula kebijakan agar program pembangunan tidak tersendat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan turunnya APBD tahun depan dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menilai ketergantungan Kalteng terhadap dana transfer dari pusat masih cukup tinggi, sehingga saat terjadi pemangkasan, daerah sulit bergerak.
“APBD kita terjun bebas karena beberapa sumber dari pusat belum bisa dianggarkan. Kami menunggu laporan eksekutif, sehingga bisa dibuat formula agar pembangunan tetap berjalan, fasilitas publik tidak terabaikan,” ujar Purdiono, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, salah satu hal krusial adalah memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) benar-benar dibagikan sesuai ketentuan.
“DBH sudah jelas diatur undang-undang, 32 persen untuk daerah penghasil dan 16 persen untuk provinsi. Itu yang harus ditegakkan, jangan sampai masyarakat daerah dirugikan,” tegasnya.
Purdiono menyebut, selain menuntut kejelasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu kreatif menggali sumber pendapatan lain.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya, dapat menjadi penyangga agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
“PAD kita harus terus ditingkatkan. Jangan sampai setiap kali ada pemangkasan dari pusat, pembangunan di Kalteng berhenti. Ini butuh inovasi dan keberanian Pemda,” imbuhnya.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif.
“Kerja sama harus diperkuat, karena kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat keterbatasan anggaran. Program prioritas harus tetap jalan,” pungkas Purdiono. (mit)
