PALANGKA RAYA – Kasus keracunan yang menimpa 27 siswa SDN 3 Bukit Tunggal, Palangka Raya, setelah menyantap menu burger dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), baru-baru ini kembali memunculkan sorotan publik terhadap sistem penyediaan dan distribusi makanan di sekolah. Insiden ini diduga dipicu saus burger yang telah kedaluwarsa.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M. Ansyari, menilai kejadian tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalteng untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia menu MBG.
“Harus ada pengawasan ketat. Jangan sampai kasus serupa terulang. Dapur penyedia harus diperiksa, mulai dari bahan baku, standar higienitas, hingga distribusi. Kita bicara soal kesehatan anak-anak, jadi tidak boleh main-main,” tegas Ansyari, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, setiap SPPG seharusnya telah memiliki panduan menu mingguan sesuai petunjuk teknis (juknis).
Namun, ia memahami ada tantangan tersendiri di daerah pelosok, di mana ketersediaan bahan makanan sehat dan segar kerap terbatas.
Meski demikian, ia mengingatkan agar mitra pelaksana program MBG tidak menjadikan keterbatasan tersebut sebagai alasan untuk menurunkan standar.
“Jangan sampai program ini disalahgunakan. Ada mitra yang mungkin hanya mengejar keuntungan, padahal tanggung jawab mereka sangat besar. Menyajikan ribuan porsi makanan setiap hari bukan pekerjaan ringan, sehingga harus benar-benar disiplin,” ujarnya.
Ansyari juga menyoroti aspek distribusi. Jarak sekolah yang berjauhan dinilai berpotensi membuat makanan tidak lagi layak konsumsi saat tiba di tujuan.
“Ini persoalan teknis, tapi risikonya besar. Kalau distribusi tidak cepat, makanan bisa basi di jalan,” tambahnya.
Terkait insiden yang menimpa puluhan siswa SDN 3 Bukit Tunggal, Ansyari mendesak agar dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui zat penyebab keracunan.
“Dari ribuan porsi, ada 27 siswa yang terdampak. Itu tidak boleh dianggap sepele. Pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan faktor penyebab, apakah benar saus kedaluwarsa atau ada masalah lain,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau masyarakat maupun pihak sekolah agar segera melaporkan jika terjadi hal serupa. Dengan begitu, evaluasi bisa cepat dilakukan dan risiko terhadap anak-anak dapat diminimalisir.
“Kalau bahan baku tidak mencukupi, jangan dipaksakan. Lebih baik dihentikan sementara sampai stok aman. Anak-anak kita harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (mit)
