PALANGKA RAYA – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislative. Sebab mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng mendesak pemerintah provinsi agar lebih selektif dalam menetapkan program pembangunan dan memperketat skala prioritas.
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa penurunan anggaran menuntut adanya penajaman skala prioritas, terutama di tengah belum maksimalnya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Ya, memang tidak terlalu jauh, tapi yang pasti tidak semua program prioritas bisa dipenuhi. Skala prioritas harus benar-benar dipertajam untuk hal-hal yang sangat mendesak seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Freddy.
Menurutnya, DPRD sepenuhnya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menagih kekurangan setoran DBH dari pusat. Upaya tersebut dinilai penting agar target pendapatan daerah tetap tercapai sesuai dengan rencana keuangan tahunan yang telah ditetapkan.
“Kita mendukung dan menyuport langkah Pemprov secara maksimal dalam mengejar kekurangan dana bagi hasil dari pusat demi menunjang pencapaian target APBD,” tegasnya.
Freddy menilai, kondisi penurunan APBD di awal masa pemerintahan saat ini merupakan situasi yang kurang ideal dan perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak pada kelangsungan program pembangunan di daerah. (dik)
