PALANGKA RAYA – Dorongan untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus disuarakan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menilai bahwa keberhasilan BUMD tidak semata ditentukan oleh penyertaan modal dari pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam berinovasi dan mengelola manajemen secara profesional.
Menurut Freddy, pemberian modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang diperlukan sebagai langkah awal untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan daerah.
Namun, tanpa diikuti pembenahan internal dan strategi bisnis yang jelas, tambahan modal tersebut akan sia-sia.
“Penyertaan modal itu penting, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. BUMD harus memiliki inovasi, kreativitas, dan keberanian untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah agar bisa mandiri,” ujarnya di Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan memanfaatkan peluang usaha lokal, termasuk sektor jasa, pangan, dan energi. Ia mencontohkan, Bank Kalteng sudah menunjukkan performa baik dengan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, dua BUMD lain seperti PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur masih memerlukan dorongan serius agar dapat memberikan hasil yang maksimal.
“Di luar Bank Kalteng, perusahaan daerah lain harus diperkuat dari sisi tata kelola, SDM, dan arah bisnis. Kalau hanya bergantung pada modal dari pemerintah, sulit bagi mereka untuk berkembang,” tambahnya.
Freddy juga menilai, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD secara rutin.
Langkah ini, menurutnya, bisa memastikan setiap perusahaan daerah tetap berada pada jalur bisnis yang sehat dan tidak sekadar menjadi beban APBD.
“Kita harus ubah pola pikir pengelolaan BUMD dari sekadar perusahaan milik pemerintah menjadi perusahaan penggerak ekonomi daerah. Dengan begitu, mereka bisa lebih mandiri, efisien, dan memberi kontribusi nyata,” tegasnya.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dapat terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi, penerapan tata kelola yang transparan, dan fokus pada pengembangan sektor potensial di Kalteng.
“BUMD punya potensi besar. Tinggal bagaimana kemauan untuk berubah dan berinovasi. Kalau itu dilakukan, BUMD bisa jadi pilar ekonomi yang kuat bagi daerah,” pungkasnya. (mit)
