PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng menerima Kunjungan kerja dari anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang, Senin (5/1/2026). Pertemuan itu membahas percepatan akses internet dan literasi digital.
Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana menyampaikan update terkait penanganan wilayah blank spot. Dimana pemerintah provinsi melalui program gubernur terus berupaya melakukan percepatan digitalisasi, khususnya di sektor pelayanan publik desa.
“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik,” ungkap Rangga.
Selain itu, Diskominfosantik juga telah menyebar 376 unit Starlink untuk kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online.
Namun, Rangga mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalteng yang luas. Kendala hitungan bisnis (Business to Business) seringkali menjadi hambatan jika tidak ada subsidi pemerintah, mengingat biaya operasional yang tinggi di area pedalaman.
Menanggapi hal tersebut, Andina Theresia Narang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Kalteng di tingkat pusat.
Sebagai mitra kerja Kemkomdigi, Andina membawa kabar baik bahwa pada tahun 2026, Kalteng mendapatkan alokasi 50 titik Akses Internet (AI) dari Kemkomdigi.
“Pada tahun 2026 ini kita mendapatkan 50 akses internet. Sebarannya ada di Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Fokusnya diberikan untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” jelas Andina.
Legislator asal Kalteng ini juga menyoroti masalah BTS yang sudah terbangun namun tidak memiliki sinyal atau tidak fungsional. Ia meminta Diskominfosantik untuk segera menyuplai data blank spot dan data BTS bermasalah secara mendetail agar bisa langsung dikomunikasikan kepada Dirut Bakti Kemkomdigi tanpa birokrasi yang berbelit.
“Saya minta datanya. Kalau lewat birokrasi biasa mungkin butuh waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya bisa sampaikan langsung ke dirut agar segera dicarikan solusi,” tegasnya. (dik)
