KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Tindak Lanjut Sektor Pajak Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rakor yang berlangsung melalui platform Zoom ini diikuti langsung dari Ruang Rapat Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas, dengan perwakilan Pemkab Kapuas dipimpin oleh Asisten II Setda Kapuas Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Vitrianson, bersama sejumlah OPD terkait.
Dalam keterangannya, Vitrianson mengatakan bahwa pihaknya menyimak dengan seksama arahan dari KPK terkait langkah-langkah strategis pencegahan korupsi di sektor pajak daerah yang sebelumnya telah dibahas pada pertemuan Februari lalu.
“Salah satu poin penting yang dibahas adalah peningkatan efisiensi pemungutan pajak melalui penggunaan alat perekam data transaksi untuk wajib pajak tertentu, yang ditentukan berdasarkan kriteria omzet,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa KPK menekankan pentingnya integrasi penggunaan alat rekam transaksi ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pejabat yang menangani sektor pajak, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas birokrasi.
Selain itu, Rakor juga membahas sejumlah agenda krusial, seperti Pemutakhiran data objek pajak dan SPPT PBB, Pengumpulan data potensi pajak dari sektor pertambangan dan perkebunan, Inventarisasi usaha tak berizin, seperti pertambangan Galian C, sarang burung walet, reklame, pengambilan air tanah, serta objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) lainnya.
“Kami juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat untuk mengoptimalkan pengumpulan PBB-P5, terutama dari sektor perkebunan yang selama ini belum tergarap maksimal,” tutup Vitrianson.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah setempat. (ran)
