Kuala Kapuas – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Berinto menegaskan bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027 harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Hal itu diutarakan saat digelarnya rapat gabungan bersama pemerintah daerah.
“Dokumen perencanaan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi mampu menerjemahkan berbagai persoalan masyarakat ke dalam program pembangunan yang tepat sasaran.” kata Berinto
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah. Karena itu, setiap program dan kegiatan yang direncanakan perlu mempertimbangkan skala prioritas serta manfaatnya bagi masyarakat.
“KUA-PPAS harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kapuas. Jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat, sementara masih ada kebutuhan mendasar yang belum tertangani,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perekonomian masyarakat serta peningkatan kesejahteraan.
Selain menentukan prioritas, anggota DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Kondisi geografis Kabupaten Kapuas yang memiliki wilayah cukup luas membuat kebutuhan setiap kecamatan dan desa tidak selalu sama. Oleh karena itu, penyusunan program harus mempertimbangkan kondisi serta karakteristik masing-masing wilayah.
“Setiap wilayah memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun hasil perencanaan dari bawah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas,” katanya.
DPRD juga mendorong agar pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara terbuka dan konstruktif antara legislatif dan pemerintah daerah. Dengan pembahasan yang matang, diharapkan dapat tercapai kesepahaman mengenai program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar banyaknya program, tetapi seberapa besar program itu memberikan manfaat. Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (dik)
