PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Sri Widanarni menghadiri secara virtual rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (4/2/2025). Kegiatan itu sekaligus penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pengawasan penyelenggaran perizinan di daerah.
Tito menyampaikan masalah perizinan adalah salah satu temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satu cukup menonjol. Banyak terjadi pelanggaran meskipun sudah dilakukan pembuatan sistem seperti mall pelayanan publik, Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Namun masih banyak perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan moral hazard kerawanan yaitu pemungutan liar gratifikasi suap dan lain-lain,” kata Tito.
Disamping pembuatan sistem juga penguatan aktif pengawas internal jajaran Inspektorat dilakukan di bawah koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPKP.
“Tapi ini tentu tidak cukup, perlu ada pengawasan dari eksternal terutama dari kepolisian, kejaksaan, KPK dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK),” imbuhnya.
Tito berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pengawasan penyelenggaran perizinan di daerah membuat pengawasan akan lebih baik. Tentunya dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha yang menjadi salah satu atensi dari presiden yakni mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi.
Usai menghadiri rakor, Asisten Ekbang Sri Widanarni mengatakan angka IPH di Kalteng masih berada di 3,53 persen terhadap komoditas cabai rawit, cabai merah dan daging ayam.
“Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bersama terutama ke depan menghadapi bulan Ramadan yang akan lebih banyak lagi komoditas yang ikut merangkak naik seperti beras dan minyak goreng”, ungkap Sri.
Sri juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi bulan Ramadan, terutama terkait dengan ketersediaan bahan pokok dan beras. Pasar penyeimbang atau pasar murah merupakan salah satu upaya untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, pengecekan ketersediaan bahan pokok dan beras juga penting untuk menghindari kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.
“Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan distribusi yang lancar dan harga yang stabil selama Ramadan agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dengan baik,” tandasnya. (ran)
