PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menghadiri rapat paripurna, Jumat (7/3/2025). Agenda paripurna ini penyampaian pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di Kalteng.
Saat menyampaikan pidato gubernur, Edy mengatakan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada gubernur. Tepatnya untuk perizinan berusaha di sektor pertambangan untuk komoditas mineral non logam, mineral non logam jenis tertentu, dan batuan atau MBLB.
“Selain itu, lahir istilah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan lingkup kewenangan pelayanan perizinan yang hanya sampai tingkat gubernur. Sehingga perlu dilakukan penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan MBLB di Kalteng,” kata Edy.
Edy menambahkan, potensi di bidang pertambangan memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kelangsungan roda pembangunan di Kalteng.
“Besarnya potensi yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan terhadap bahan hasil tambang yang terus semakin meningkat. Kita tentu tidak menginginkan adanya eksploitasi potensi pertambangan yang tidak mendukung kelangsungan hidup masyarakat dan roda pembangunan,” imbuhnya.
Ia menyebut, tanpa adanya tata kelola yang baik dalam pengusahaan potensi pertambangan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan, perselisihan di masyarakat, monopoli oleh pihak tertentu dan kerugian materiil.
“Untuk itu diperlukan suatu aturan yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat agar kegiatan pertambangan dilakukan dengan tata kelola yang baik, yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, raperda ini sangat penting sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan pertambangan, khususnya MBLB di Kalteng. Dengan ditetapkannya raperda ini menjadi perda, harapannya agar manfaat pengelolaan kekayaan tambang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (ran)
