PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di seluruh wilayah provinsi.
Menurutnya, program unggulan pemerintah pusat itu harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antarlevel pemerintahan.
Dalam pandangan Tomy, Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Namun, ia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Sekolah Rakyat ini memang dibiayai oleh kementerian, tapi pemerintah daerah punya tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” ujar Tomy, Rabu (8/10/2025).
Tomy menjelaskan, agar program ini tepat sasaran, dibutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap daerah harus memahami dengan jelas peran dan batas kewenangannya masing-masing dalam mendukung Sekolah Rakyat.
Ia menilai, tanpa koordinasi yang baik, potensi tumpang tindih kebijakan hingga keterlambatan pelaksanaan bisa saja terjadi. Hal ini bukan hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan nasional.
“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menjadi pelaksana pasif. Mereka harus aktif memastikan segala proses, mulai dari pembangunan fasilitas, perekrutan tenaga pendidik, hingga kegiatan belajar mengajar, berjalan sesuai pedoman,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomy menyoroti pentingnya pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia (SDM).
Ia menekankan bahwa penggunaan dana program harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta diawasi dengan cermat agar tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan.
Selain aspek keuangan, kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan menempatkan guru dan pengelola yang memiliki kompetensi sesuai standar pendidikan nasional, karena mereka menjadi ujung tombak keberhasilan Sekolah Rakyat.
“Kalau pengelolaan dan SDM-nya tidak dikelola dengan benar, maka tujuan pemerataan pendidikan tidak akan tercapai. Sekolah Rakyat bisa kehilangan esensinya,” ujarnya.
Menurut Tomy, di Kalteng masih terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya menikmati akses pendidikan memadai.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, ia berharap kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat berkurang.
Ia mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk menjadikan program ini sebagai momentum memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan di daerah.
“Program ini sangat baik karena memberi kesempatan kepada anak-anak di pelosok agar tetap bisa bersekolah. Tapi keberhasilan itu hanya bisa diwujudkan jika pengawasan di tingkat daerah dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tutupnya. (mit)
