PALANGKA RAYA – Persoalan banjir di wilayah Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terus menjadi perhatian serius anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menilai banjir di kawasan tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan lagi bencana musiman.
“Banjir di Hanjalipan itu sudah seperti rutinitas. Hampir setiap hari air naik turun. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya merelokasi warga, tapi mereka menolak karena lokasi baru jauh dari sungai. Warga sudah terbiasa hidup di tepi sungai,” kata Sutik, belum lama ini di Palangka Raya.
Menurutnya, masyarakat setempat memiliki ketergantungan terhadap sungai sebagai sumber penghidupan.
Banyak warga yang bekerja sebagai nelayan, pencari ikan, atau menggunakan sungai sebagai jalur transportasi utama. Karena itu, ajakan untuk pindah dari kawasan rawan banjir tidak mudah diterima.
“Namanya orang desa, mereka hidupnya bergantung pada sungai. Kalau jauh dari sungai, mereka kesulitan bekerja dan beraktivitas. Jadi, relokasi bukan solusi sederhana,” ujarnya.
Sutik menambahkan, sebagian besar warga sudah terbiasa menghadapi kondisi banjir. Hampir setiap rumah memiliki klotok atau perahu kecil yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari saat air meluap.
Bahkan, dalam beberapa kasus, warga justru menganggap banjir sebagai hal biasa dan tidak perlu ditakuti.
“Bahkan ada yang merasa senang karena saat banjir biasanya ada bantuan sembako. Jadi serba salah juga pemerintah, mau bantu relokasi ditolak, mau biarkan kasihan,” tambahnya.
Politikus Partai Demokrat ini menyebut, penyelesaian masalah banjir di Hanjalipan memerlukan pendekatan jangka panjang dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Ia menilai pembangunan infrastruktur seperti tanggul, peninggian rumah, atau penguatan drainase membutuhkan biaya besar dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kalau mau buat tanggul atau meninggikan rumah, biayanya tidak sedikit. Dana daerah saja tidak cukup, harus ada dukungan dari pusat. Tapi pengalaman di tempat lain, saat dibangun jalan tinggi, masyarakat justru bongkar sendiri karena dianggap menyulitkan,” ungkapnya.
Untuk jangka pendek, Sutik menilai pemerintah daerah perlu terus memperkuat upaya mitigasi, seperti menyiapkan posko kesehatan, dapur umum, serta menyediakan bantuan logistik yang cepat saat banjir datang.
“Selama belum ada solusi permanen, yang bisa dilakukan adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi agar warga lebih sadar risiko hidup di daerah rawan banjir,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan pemerintah dapat mencari formula yang lebih manusiawi dan realistis, bukan hanya mengandalkan relokasi, melainkan dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya yang sesuai dengan karakter masyarakat pesisir sungai di Hanjalipan. (mit)
