PALANGKA RAYA – Meski Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering tetap optimistis visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur periode 2025–2030 dapat diwujudkan secara bertahap dan terarah.
Menurut Freddy, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun oleh pemerintah provinsi memuat arah kebijakan yang realistis, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan kondisi keuangan daerah.
“Yang jelas visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD gubernur dan wakil gubernur 2025–2030 sangat bagus. Semua sudah diarahkan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Freddy saat diwawancarai di Palangka Raya, Senin (3/11/2025).
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap harus melakukan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal yang ada.
Namun, penyesuaian tersebut, menurutnya, tidak akan mengubah substansi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
“Penyesuaian itu lebih bersifat teknis saja, tidak sampai mengubah arah kebijakan. Kami di DPRD tetap mendukung agar program prioritas bisa dijalankan meski dengan keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Terkait dengan besaran APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp7 triliun, Freddy menilai langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja mutlak dilakukan.
Ia menekankan agar anggaran lebih difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan dasar, infrastruktur produktif, dan penguatan ekonomi lokal.
“Kita harus rasional dalam penggunaan anggaran. Belanja modal dan belanja langsung perlu diperketat agar tepat sasaran. Jangan sampai ada pemborosan di tengah kondisi fiskal yang menantang,” ucapnya.
Freddy juga mendorong pemerintah daerah agar memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, terutama dalam investasi infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas.
“Pemerintah harus kreatif mencari alternatif pembiayaan, seperti kerja sama dengan swasta atau memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Dengan sinergi semua pihak, visi dan misi gubernur akan lebih mudah tercapai,” tutup Freddy. (mit)
