PALANGKA RAYA – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah barat Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin meresahkan masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Sugiyarto, mendesak pemerintah provinsi dan Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi persoalan yang dinilainya sudah mengarah pada krisis energi di daerah tersebut.
Menurut laporan masyarakat, pengiriman BBM ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lamandau dan sekitarnya kini tidak lagi rutin setiap hari.
Suplai yang biasanya lancar, kini hanya datang dua hingga tiga hari sekali, bahkan ada SPBU yang tidak mendapatkan pasokan selama hampir seminggu.
“Kondisi ini tentu sangat menyulitkan masyarakat, apalagi bagi mereka yang menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi dan usaha kecil. Kami berharap pemerintah dan Pertamina tidak menutup mata terhadap situasi ini,” ujar Sugiyarto, Kamis (6/11/2025).
Legislator Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kalteng ini menegaskan, keterlambatan distribusi BBM tidak hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor ekonomi dan logistik daerah.
“Di Lamandau, bukan hanya kendaraan pribadi yang antre, tapi juga truk pengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Ketika suplai BBM terganggu, otomatis pergerakan ekonomi ikut melambat. Ini harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kelangkaan BBM jenis Pertamax yang kini semakin sulit didapat. Bahkan, pembatasan pembelian diberlakukan di sejumlah SPBU, termasuk di SPBU Asam Baru, di mana konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal 30 liter per kendaraan.
“Padahal Pertamax bukan jenis subsidi. Kalau barangnya saja dibatasi, masyarakat tentu bertanya-tanya ada apa dengan sistem distribusi kita. Kami minta Pertamina menjelaskan secara terbuka,” ungkapnya.
Sugiyarto menambahkan, wilayah Lamandau yang berpenduduk sekitar 102 ribu jiwa memang tidak sebesar Palangka Raya, namun memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi karena didukung sektor perkebunan kelapa sawit dan perdagangan antarwilayah.
“Bagi masyarakat pedesaan dan pelaku usaha, ketersediaan BBM itu urat nadi ekonomi. Kalau setiap kali mau beli bensin harus antre berjam-jam atau menempuh jarak puluhan kilometer, jelas memberatkan,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu mengusulkan agar pemerintah provinsi bersama Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah barat Kalteng.
Menurutnya, stok Pertamax perlu ditambah apabila Pertalite terbatas, agar masyarakat tetap memiliki pilihan bahan bakar yang tersedia di pasaran.
“Yang penting BBM tersedia. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh hemat tanpa diberikan alternatif. Kalau Pertalite terbatas, setidaknya Pertamax harus cukup,” katanya.
Ia juga menilai, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng perlu segera berkoordinasi dengan Pertamina Regional Kalimantan dan Kementerian ESDM untuk mencari akar persoalan di lapangan.
“Informasi yang kami dapat, pasokan dari wilayah Kumai juga sedang seret. Padahal daerah ini menjadi penopang utama untuk distribusi ke Lamandau dan sekitarnya. Bahkan ada SPBU yang sudah dapat DO (Delivery Order), tapi pengiriman tetap tertunda karena stok kosong,” jelasnya.
Sugiyarto meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga turun langsung meninjau lokasi depot atau terminal BBM Pertamina di Kumai dan Sampit.
Langkah ini penting untuk memastikan penyebab utama kelangkaan, apakah karena faktor teknis distribusi, cuaca, atau kendala logistik di jalur pengiriman.
“Jika memang masalahnya di distribusi laut atau jalur darat, tentu perlu dikoordinasikan agar tidak berlarut. Tapi kalau ada persoalan administratif atau kebijakan kuota, kami minta segera dievaluasi agar tidak menimbulkan keresahan publik,” tegasnya.
Ia berharap kondisi ini menjadi perhatian serius semua pihak, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
“BBM bukan hanya kebutuhan konsumtif, tapi penunjang aktivitas ekonomi. Kalau ini dibiarkan, akan berdampak domino ke harga bahan pokok, ongkos transportasi, dan biaya produksi,” pungkasnya. (mit)
