Kuala Kapuas – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Arhensa Mullah Muhammad turut memberikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi pada program cetak sawah di Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh.
Arhensa menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat program ketahanan pangan melalui kerja sama lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arhensa menilai, pembangunan sektor pangan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan keterlibatan bersama agar program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang berkelanjutan.
Menurutnya, potensi pertanian dan sumber daya yang dimiliki daerah harus terus dikembangkan melalui program yang terarah. Mulai dari peningkatan produksi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pendampingan bagi petani, hingga penguatan akses pemasaran hasil produksi.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu terus membangun sinergi dengan masyarakat dan seluruh pihak terkait agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Arhensa juga mendorong agar program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi turut memperhatikan keberlanjutan usaha para petani. Dengan demikian, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik.
Selain itu, kolaborasi yang kuat dinilai penting dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan cuaca, fluktuasi harga bahan pangan, serta kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, DPRD berharap program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Lembaga legislatif pun menyatakan kesiapan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak pada penguatan sektor pangan. (dik)
