Kuala Kurun – DPRD Gunung Mas mendorong pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program bedah rumah di Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
”Apalagi program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus taraf hidup masyarakat,” kata anggota DPRD Gunung Mas Iceu Purnamasari.
Menurut Iceu, ketepatan sasaran harus menjadi perhatian utama sejak proses pendataan hingga pelaksanaan pembangunan. Penerima manfaat perlu ditetapkan berdasarkan kondisi riil di lapangan, terutama masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni dan keterbatasan kemampuan ekonomi untuk melakukan perbaikan secara mandiri.
“Kami tentu mendukung program bedah rumah karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan penerimanya benar-benar sesuai kriteria,” ujarnya.
Dia juga berharap roses pendataan calon penerima perlu dilakukan secara cermat dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan serta perangkat terkait. Verifikasi tersebut diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan adanya warga yang lebih membutuhkan tetapi justru tidak terakomodasi.
”Kami juga meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan. Kualitas bangunan harus tetap diperhatikan sehingga rumah yang telah diperbaiki dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat,” tegasnya.
Selain ketepatan penerima, DPRD menilai transparansi dalam pelaksanaan program juga penting. Informasi mengenai kriteria penerima, mekanisme bantuan, serta tahapan pelaksanaan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan karena pendataan yang kurang akurat. Semua harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan,” katanya.
DPRD berharap program bedah rumah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pembangunan fisik. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. (dik)
