Kuala Kapuas – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran legislatif daerah untuk menyimak arah kebijakan dan gagasan pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan nasional. Pesan yang disampaikan Presiden juga dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menyampaikan bahwa pidato kenegaraan merupakan bagian penting dari agenda nasional karena memberikan gambaran mengenai kondisi bangsa sekaligus arah pembangunan yang akan dijalankan pemerintah.
“Pidato kenegaraan menjadi momentum untuk melihat kembali capaian yang telah dilakukan sekaligus memahami arah pembangunan ke depan. Ini penting bagi kita di daerah agar dapat memperkuat sinergi dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai agenda pembangunan nasional pada akhirnya harus memberikan dampak nyata hingga ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu terus membangun koordinasi agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya semangat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata. Apa yang menjadi kebijakan nasional tentu perlu kita dukung dan diterjemahkan sesuai kondisi serta kebutuhan daerah,” katanya.
Ardiansah berharap momentum pidato kenegaraan dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Capaian pembangunan yang telah diraih perlu dipertahankan, sementara berbagai kekurangan harus menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Di tingkat daerah, DPRD berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Kita berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan koordinasi yang baik, program pembangunan bisa lebih terarah dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” tuturnya. (dik)
